FIRMA HUKUM

UJANGKOSASIH.SH&PARTNER

Perum:Green Swetta Asri Blok ANo,3Ds,kadu Agung TimurKec.cibadak,KotaRangkasbitungProvinsibanten – Indonesia - 08567533351 – Email : kosasihrangkas20@gmail.com

Banten, 01 April 2022 KepadaYangTerhormat:

KetuaPengadilanNegeriSukadanaLampungTimur,

Jl.SampurnaJayaNo.1,DesaNegaraNabung,Kec.Sukadana,Kab.LampungTimur Prov. Lampung 34194.

Perihal:PERMOHONANPRAPERADILAN

Denganhormat,

Perkenankankami,yangbertandatangandibawahini:

1. UJANGKOSASIH,S.H.
2. MOCHANSORY,S.H.
3. TM.LUQMANULHAKIMASHIDDIQY,S.H.,M.H.
4. TONDIMADINGINA.N.SITUMEANG,S.H.
5. NEFTOALFARESKAPITAN, S.H.
6. DANIELMINGGU,S.H.
7. DOLFIEROMPAS,S.Sos.,S.H.,M.H.
8. HERYANRICOSILITONG,S.H.

KesemuanyaadalahAdvokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum pada kantor FIRMA HUKUM UJANG KOSASIH.SH & PARTNER yang beralamatkantor di: Perumahan Green Swetta Asri Blok A No.3, Desa Kadu Agung Timur, Kota Rangkasbitung,Prov.Banten,HP.08567533351,berdasarkanSuratKuasaKhusus

tanggal29Maret2022

bertindakuntukdan atasnamaPemberi Kuasatersebutdibawahini:

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 1 of 15

(terlampir)

• Nama                                    :WILSONLALENGKE,S.Pd.,M.Sc.,M.A.

TemaptTanggal Lahir          :Kasinggoli,03-07-1965 JenisKelamin                        : Laki-Laki

Agama                                    :Kristen

Alamat                                    : Jl. AnggrekCendrawasih X, RT. 001 RW.003, Kel.KemanggisanKec.PalMerah,JakartaBarat. Provinsi DKI.

• Nama                                    :EDISURYADI

TemaptTanggal Lahir          :Peringsewu,25-10-1974 JenisKelamin                        : Laki-Laki

Agama                                    : Islam

Alamat                                    :Jl,R ImbaKusuma,GangPatimuraNo.22,RT.007 RW. 001, Kel. Sumurejo, Kec. Kemiling,

Kota BandarLampung.

• Nama                                    :SUNARSO

TemaptTanggal Lahir          :Bumiraharjo,14-12-1981 JenisKelamin                        : Laki-Laki

Agama                                    : Islam

Alamat                                    :DusunVSidorejo1,RT.033RW.05,DesaKebumen Ratu 1, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur.

Selanjutnyadisebutsebagai------------------------------------------------------- PARAPEMOHON.

DenganinihendakmengajukanPermohonanPraperadilan,terhadap:

1. KEPALAKEPOLISIANDAERAHLAMPUNG----------------------------------- TERMOHONI;

Jl. WR. Supratman N0.1 Kota bandar Lampung,Tlpn: (0721)474182;

1. KEPALAKEPOLISIANRESORTLAMPUNGTIMUR------------------------- TERMOHONII.

Jl.LetnanAdnanSanjayaNo.09 Sukadana,Kab.LampungTimur,Lampung.

Selanjutnyadisebutsebagai-------------------------------------------------------------- TERMOHON.

PARAPEMOHONdenganinimengajukanpermohonanPraperadilanatasadanyaPenetapansebagaiTersangka, Penangkapandan Penahanan, terhadap:

• WILSONLALENGKE,S.Pd.,M.Sc.,M.A.

• EDISURYADI.

• SUNARSO.

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 2 of 15

Tanpa/TidaksesuaidenganStandarOperasionalProsedure(SOP)sebagaimanaPeraturanPerundang-undangan yang berlakuterhadap PARA PEMOHON.

AdapunyangmenjadialasanpermohonanPARAPEMOHONadalahsebagaiberikut:

1. DASARHUKUMPERMOHONANPRAPERADILAN

1. Bahwa Tindakan upayapaksa, sepertipenetapantersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan,penahanan, dan penuntutan yang dilakukandenganmelanggarperaturanperundang-undangan pada dasarnyamerupakansuatutindakanperampasanhakasasimanusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10), praperadilanmerupakantempatmengadukanpelanggaranHakAsasiManusia, yang memang pada kenyataannyapenyusunanKUHAPbanyakdisemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telahmenjadiInternational Customary Law. Oleh karenaitu, Praperadilanmenjadisatumekanismekontrolterhadapkemungkinantindakansewenang-wenangdaripenyidikataupenuntutumumdalammelakukantindakantersebut,Halinibertujuanagarhukumditegakkandan perlindunganhakasasimanusiasebagaitersangka/terdakwadalampemeriksaanpenyidikan dan penuntutan. Di sampingitu, Praperadilanbermaksudsebagaipengawasansecarahorizontalterhadaphak-haktersangka/terdakwa,dalampemeriksaanpendahuluan (Vide: PenjelasanPasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilaiitulahpenyidikataupenuntutumumdalammelakukantindakanpenetapantersangka,penangkapan,penggeledahan,penyitaan,penahanan,dan penuntutan agar lebihmengedepankanasas dan prinsipkehati-hatiandalammenetapkanseseorangmenjaditersangka.
2. BahwasebagaimanadiketahuidalamPasal 1 angka 10Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan :
   1. Praperadilanadalahwewenangpengadilannegeriuntukmemeriksadanmemutusmenurutcara yang diaturdalamundang-undangini, tentang:

PRAPID PNLAMPUNG II Page 3 of 15

• Sah atautidaknyasuatupenangkapan dan ataupenahananataspermintaantersangkaataukeluarganyaataupihak lain ataskuasatersangka;

• Sahatautidaknyapenghentianpenyidikanataupenghentianpenuntutanataspermintaan demi tegaknyahukum dan keadilan;
• Permintaangantikerugian, ataurehabilitasi oleh tersangkaataukeluarganyaataupihaklain ataskuasanya yang perkaranyatidakdiajukankepengadilan.

C. BahwaselainituyangmenjadiobjekpraperadilansebagaimanayangdiaturdalamPasal 77 KUHAP diantaranyaadalah:

• Pengadilannegeriberwenanguntukmemeriksadanmemutus,sesuaidenganketentuan yang diaturdalamundang-undanginitentang:

• sahatautidaknyapenangkapan, penahanan, penghentianpenyidikanataupenghentianpenuntutan;
• gantikerugiandanataurehabilitasibagiseorangyangperkarapidananyadihentikan pada tingkatpenyidikanataupenuntutan.

D. BahwaDalamperkembangannyapengaturanPraperadilansebagaimanadiaturdalamPasal 1 angka 10 KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP, seringterjaditidakdapatmenjangkaufaktaperlakuanaparaturpenegakhukum yang nyata-nyatamerupakanpelanggaranhakasasiseseorang,sehinggayangbersangkutantidakmemperolehperlindunganhukum yang nyatadari Negara.Untukituperkembangan yang demikiandapatdiakomodirnyamengenaisahtidaknyapenetapantersangkadan sahtidaknyapenyitaantelahdiakuimerupakan wilayah kewenanganpraperadilan, sehinggadapatmeminimalisasiterhadapperlakuansewenang-wenang oleh aparatpenegakhukum.Dalamkaitanperubahan dan perkembanganhukumdalammasyarakat yang demikian, bukanlahsesuatuyangmustahilterjadidalampraktiksistemhukumdinegaramanapun apalagi di dalamsistemhukumcommon law, yang telahmerupakanbagiandarisistemhukum di Indonesia. Peristiwahukuminilah yang menurut (alm) SatjiptoRahardjodisebut”terobosanhukum” (legal-breakthrough)

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 4 of 15

atauhukum yang prorakyat(hukumprogresif)dan menurutMochtarKusumaatmadjamerupakanhukum yang baikkarenasesuaidenganperkembangannilai-nilaikeadilan yang hidup dan berkembangdalammasyarakat.Terobosanhukum dan hukum yang baikitumerupakancarapandangbarudalammemandangfungsidanperananhukumdalampembangunannasionaldiIndonesia.Dengandemikianhukumbukanhanyamemilikiaspeknormatif yang diukurdarikepastiannyamelainkan juga memilikiaspeknilai (values) yang merupakanbagiandinamisaspirasimasyarakat yang berkembang dan terkini.

II. ALASANPERMOHONANPRAPRADILANDANFAKTA-FAKTA

1. BahwamelaluiputusanMahkamahKonstitusi(MK) Nomor:21/PUU-XII/2014.MK mengabulkansebagianpermohonanyangsalahsatunyamengujiketentuanobjekpraperadilan. Melaluiputusannya, MahkamahKonstitusimenyatakaninkonstitusionalbersyaratterhadapfrasa“buktipermulaan”,“buktipermulaanyang cukup”,dan“buktiyangcukup”dalamPasal1angka14KUHAP,Pasal17KUHAP, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjangdimaknai minimal duaalatbuktisesuaiPasal184KUHAP.Pasal77hurufa.KUHAPdinyatakaninkontitusionalbersyaratsepanjangdimaknaitermasukpenetapantersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Mahkamahberalasan KUHAP tidakmemberipenjelasanmengenaibatasanjumlah(alatbukti)darifrasa“buktipermulaan”,“buktipermulaanyangcukup”,dan “bukti yang cukup”. BerbedadenganPasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi yang mengatursecarajelasbatasanjumlahalatbukti, yakni minimal duaalatbukti;

3. “Frasa ‘buktipermulaan’, ‘buktipermulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalamPasal1angka14KUHAP,Pasal17KUHAP,danPasal21ayat(1)KUHAP harusditafsirkansekurang-kurangnyaduaalatbuktisesuaiPasal184KUHAPdisertaipemeriksaancalon

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 5 of 15

tersangkanya, kecualitindakpidana yang penetapantersangkanyadimungkinkandilakukantanpakehadirannya (in absentia);

4. Mahkamahmenganggapsyarat minimum duaalatbukti dan pemeriksaancalontersangkauntuktransparansi dan perlindunganhakasasiseseorang agar sebelumseseorangditetapkansebagaitersangkatelahdapatmemberiketerangansecaraseimbang. Hal inimenghindariadanyatindakansewenang- wenang oleh penyidikterutamadalammenentukanbuktipermulaan yang cukupitu.

5. BahwasebagaimanadiketahuiPara PemohontidakpernahdilakukanPemeriksaandalamkapasitas Para PemohonsebagaicalonTersangka, Termohontidakpernahmembuktikan Para PemohondiperiksasebagaicalonTersangka, akantetapi Para PemohonlangsungditangkapsebagaiTersangka oleh Termohon, sehinggatidakdenganseimbang Para PemohondapatmelakukanklarifikasiterhadapapayangdituduhkankepadaParaPemohon. Para Pemohondiperiksauntukpertama kali oleh Termohon pada saatsetelahditetapkansebagaiTersangka dan ditangkapyakni pada tanggal 12 Maret 2022.

6. Untukituberdasar pada putusanMahkamahKonstitusi (MK) Nomor: 21/PUU- XII/2014 Frasa ‘buktipermulaan’, ‘buktipermulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’dalamPasal1 angka 14 KUHAP, Pasal17 KUHAP, dan Pasal 21ayat (1) KUHAP harusditafsirkansekurang-kurangnyaduaalatbuktisesuaiPasal 184 KUHAPdisertaipemeriksaancalontersangkanya. TidakpernahdilakukanolehTermohonkepada Para Pemohon. DikarenakanPutusanMahkamahKonstitusibersifatfinaldanmengikat,sertaberlakuasasResJudicata(PutusanHakimHarus dianggapbenar) sertaPutusanMahkamahKonstitusibersifatErga Omnes (berlakuumum), makaharusmenjadirujukandalamsetiap proses pemeriksaan oleh TermohondalamhaliniReskrimPolres Lampung Timur;

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 6 of 15

7. DengandemikianjelastindakanTermohondenganatautanpapemeriksaancalonTersangkamerupakantindakanyangtidaksahdansewenang-wenang,danharus

Dibatalkantentangpenetapantersangka, penangkapandanpenahananterhadapdiri Para Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo.

III. TIDAKPERNAHADAPENYELIDIKANATASDIRIPARAPEMOHON

1. BahwaBerdasarkanLaporanpolisiNomor: LP/A/173/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG,tanggal 11 Maret 2022, kemudiandilakukanpenangkapanterhadap Para Pemohon pada Tanggal 12 Maret 2022 sebagaimanadiakuibaik oleh Para PemohonmaupunTermohonberdasarkansuratperintahpenangkapanNomor: Sp.Kap/24/III/2022/ReskrimTanggal 12 Maret 2022 terkaitdugaantindakpidanaperusakanyang dilakukan oleh para pemohon pada hariJumattanggal 11 Maret 2022sekirapukul 09.30 WIB di Polres Lampung Timur, sedangkanParaPemohonditangkappadahariSabtutanggal12Maret2022 sekitarkuranglebihpukul14.00 WIB,bahwapenetapanTersangkaatasdiri Para Pemohonbarudiketahui oleh Para Pemohon pada hariSabtutanggal 12Maret2022bersamaanwaktunyapadasaatditangkap,pertanyaannya:kapanpenyidikmelakukangelarperkara ???, mana udangangelarperkaranya ???, siapa yang hadirdalamgelarperkara ???, dimananotulennya ???, dimanadokumentasinyasertaabsennya ???, siapa yangpimpingelarperkaratersebut???,Apahasilgelarperkaranya??? Laporan Polisi tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 12 Maret 2022 sudahmenjadikanPARAPEMOHONJADITERSANGKAdanlangsungdijebloskankerumahtahananPolres Lampung Timur, adaapadenganReskrimPolres LampungTimur???yangsewenang-wenang,padahalsesuaiPasal1angka 1dan4KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana,Polisimemilikitugasmelakukanpenyelidikan dan penyidikan;

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 7 of 15

2. Bahwahalitusenadadenganpenyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalambukunya yang berjudulPembahasanPermasalahan danPenerapanKUHAP:PenyidikandanPenuntutan(hal.101),menjelaskanbahwadaripengertiandalam KUHAP, “penyelidikan” merupakantindakantahappertamapermulaan “penyidikan”. Akan tetapiharusdiingat, penyelidikanbukantindakan yang berdirisendiriterpisahdarifungsi “penyidikan”. Penyelidikanmerupakanbagian yang takterpisahdarifungsipenyidikan. Kalaudipinjam kata-kata yang dipergunakanbukupetunjukPedomanPelaksanaan KUHAP, penyelidikanmerupakan salah satucaraataumetodeatausubdaripadafungsipenyidikanyangmendahuluitindakan lain, yaitupenindakanberupapenangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaansurat, pemanggilan, tindakanpemeriksaan, dan penyerahanberkaskepadapenuntutumum;

3. Lebihlanjut, Yahya Harahapmenyatakanbahwajadisebelumdilakukantindakanpenyidikan, dilakukandulupenyelidikan oleh pejabatpenyelidik, denganmaksud dan tujuanmengumpulkan “buktipermulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapatdilakukantindaklanjutpenyidikan. Mungkinpenyelidikandapatdisamakandenganpengertian “tindakpengusutan” sebagaiusahamencaridanmenemukanjejakberupaketerangandanbukti- buktisuatuperistiwa yang didugamerupakantindakpidana;

4. Yahya Harahap(Ibid, hal. 102) juga mengatakanbahwajikadiperhatikandenganseksama, motivasi dan tujuanpenyelidikan, merupakantuntutantanggungjawabkepadaaparatpenyidik, untuktidakmelakukantindakanpenegakanhukum yang merendahkanharkatmartabatmanusia. Sebelummelangkahmelakukanpemeriksaanpenyidikansepertipenangkapanataupenahanan, haruslebihduluberusahamengumpulkanfakta dan bukti, sebagailandasantindaklanjutpenyidikan. Penyelidikanatasperkara orang lain tidakdapatlangsungdipakai pada penyelidikanatasnamaPemohon;

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 8 of 15

5. Dengandemikianjelasberdasarkanuraiansingkatdiatas, kegiatanpenyelidikan dan penyidikanmerupakanduahal yang tidakdapatberdirisendiri dan keduanyatidakdapatdipisahkan. Berkenaandengan Para PemohondengantidakpernahditerbitkannyasuratperintahpenyelidikanatasdiriParPemohon,makadapatdikatakanpenetapanTersangkadenganatautanpatsuratperintahpenyelidikandapatdikatakantidaksah dan cacathukum, untukituharusdibatalkan.

IV. PEMOHONDITETAPKANSEBAGAITERSANGKA,AKANTETAPITERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

1. BahwaPemohonditetapkansebagaiTersangkaditangkap dan dijebloskanketahananPolres Lampung Timur pada tanggal 12 Maret 2022, tetapiPara Pemohonselama di tahanuntuk 20 haripertamaterusmenerussetiapsaatdihadapkankepenyidikuntukdimintaiketerangan;

2. Bahwahaltersebutmerupakan salah satubentukkesewenang-wenanganPenyidik, dengandemikian sangat bertentangandenganmaknasesungguhnyadaripengertian “PENYIDIKAN” itusendiri. Hal mana dalam proses penyelidikanbelumadatersangka,kalaupunadaorang yang didugapelakutindakpidana. Sedangkanpenetapantersangkamerupakan proses yang terjadikemudian, letaknya di akhir proses penyidikan dan setelahdilakukanGelarPerkara. MenemukanTersangkamenjadibagianakhirdari proses penyidikan. BukanpenyelidikanbaruditemukanTersangka. Hal itusesuaidenganPengertianPenyelidikan dan Penyidikandalam KUHAP.

V. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. BahwaTermohondalammenetapkan Para PemohonmenjadiTersangkadalamdugaanTindakPidanaPerusakansebagaimanadimaksuddalamPasal 170KUHP Subsider Pasal 406KUHP Jo. Pasal 55 dan/atauPasal56 KUHP oleh Polres Lampung Timurkepada Para

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 9 of 15

PemohonhanyaberdasarpadaLaporanPolisiNomor:LP/A/173/III/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRESLAMPUNGTIMUR/POLDALAMPUNG,tang

gal11Maret2022,yangterjadipadaharijumatTanggal11Maret2022sekirapkl09.30danpadahariSabtutanggal12Maret2022adalahbentukperbuatankesengajaan(DOLUS)dengansadarberkehendakuntukmelakukansuatukejahatantertentu, dengansengajamenghendaki(willen) perbuatanitusertaharusmenginsafiataumengerti(weten) akaibatdariperbuatanitu, yangdilakukanolehPolresLampungTimur.--------------------------------------------------------------------(Vide:Bab3Halaman:13ASAS-TEORI-PRAKTIKHUKUMPIDANAolehDr.LedenMarpaung,S.H.diterbitkanoleh SinarGratifikaCetakan ke-6, November 2009).

2. Bahwaberdasar pada PutusanMahkamahKonstitusidengannomorPerkara21/PUU-XII/2014Frasa“BuktiPermulaan”,Frasa“BuktiPermulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalamPasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal17KUHAPdanPasal21ayat(1)KUHAPolehMahkamahKonstitusidinyatakanharusdimaknaisebagai“minimalduaalatbukti”sesuaidenganPasal 184 KUHAP.

3. Bahwaberdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Para Pemohon ragu terhadapterpenuhinya 2 (dua) alatbukti yang dimiliki oleh Termohondalamhalmenetapkan Para PemohonsebagaiTersangkadalamdugaanperusakansebagaimanadimaksuddalamPasal 170 KUHP (bersama-samamelakukankekerasanterhadap orang ataubarangsecarabersama-sama,artinya:dilakukanolehduaorangataulebihbersama-sama. Orang yang hanyamengikuti dan tidakturutmelakukankekerasan,tidakdapatdituntutdenganPasal170KUHP)SubsiderPasal406KUHP(menghancurkan,merusakkan,membuatsehinggatakdapatdipakailagi)                            (Vide:KUHPdan Penjelasannya oleh R. Sugandi, SH diterbitkan oleh Usaha Nasional, Juli 1980), Jo. Pasal 55 dan/atauPasal 56 KUHP oleh Polres Lampung Timur kepada Para Pemohon, mengingatTermohonselalumendasarkan pada duaalatbukti yang cukup, sementara Para Pemohonbelumpernahdimintaiketerangansebelumnya

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 10 of 15

(tahapPenyelidikansebelumGelarPerkara dan selanjutnyamenentukanTersangka), perlu TERMOHON cermatiterkaitbarang yang dirusak oleh PARA PEMOHON versi TERMOHON, barang yang dimaksudmiliksiapa ???, apakahbarang/karanganbungayangdirusakituHANCURDANTIDAKDAPAT DIPAKAI LAGI ???.

4. Berdasar pada uraiandiatas, makatindakanTermohon yang tidakmemenuhiminimal2(dua)alatbuktisebagaimanatertuangdalamPutusanMahkamahKonstitusidengannomorPerkara 21/PUU-XII/2014, makadapatdinyatakantidaksah dan tidakberdasaratashukum.

VI.PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA,PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjungtinggihukum dan Hakazasimanusia(HAM)sehinggaazashukumpresumptionofinnosenceatauazaspradugatakbersalahmenjadipenjelasanataspengakuankitatersebut. Bukanhanyakita, negarapuntelahmenuangkanitukedalamKonstitusinya(UUD1945pasal1ayat3)yangberbunyi“NegaraIndonesia adalahnegarahukum,artinyakitasemuatundukterhadapHukumdanHAM sertamestiterejawantahkandalamkehidupanberbangsa dan bernegarakitatermasukdalamprosespenegakanhukum,jikaadahalyangkemudianmenyampingkan Hukum dan HakAzasiManusiatersebut, maka negara wajibturuntanganmelaluiperangkat-perangkathukumnyauntukmenyelesaikan.

2. Bahwasudahumumbilamanakepastianmenjadibagiandarisuatuhukum, halinilebihdiutamakanuntuknormahukumtertulis. Hukum tanpanilaikepastianakankehilanganjatidirisertamaknanya,karenatidaklagidapatdigunakansebagaipedomanperilakusetiap orang. Kepastiansendirihakikatnyamerupakantujuanutamadarihukum. Apabiladilihatsecarahistorisbanyakperbincangan yang telahdilakukanmengenaihukumsemejak Montesquieu mengeluarkangagasanmengenaipemisahankekuasaan. Keteraturanmasyarakatberkaitaneratdengankepastiandalamhukum,karenaketeraturanmerupakanintidarikepastianitusendiri. Dariketeraturanakanmenyebabkanseseoranghidupsecara

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 11 of 15

berkepastiandalammelakukankegiatan yang diperlukandalamkehidupanmasyarakat. MenurutSudiknoMertukusumokepastianhukummerupakansebuahjaminanbahwahukumtersebutharusdijalankandengancara yang baik. Kepastianhukummenghendakiadanyaupayapengaturanhukumdalamperundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehinggaaturan-aturanitumemilikiaspekyuridis yang dapatmenjaminadanyakepastianbahwahukumberfungsisebagaisuatuperaturan yang harusditaati dan dilakukan.

3. Oemar Seno Adjimenentukanprinsip ‘legality‘ merupakankarakteristik yangessentieel,baikiadikemukakanoleh‘RuleofLaw’ -konsep,maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. DemikianmisalnyalaranganberlakunyahukumPidanasecararetroaktifatau retrospective, larangananalogi, berlakunyaazas ‘nullum delictum’ dalam Hukum Pidana, kesemuanyaitumerupakansuaturefleksidariprinsip ‘legality’

4. Bahwadalamhukumadministrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha NegaradilarangmelakukanPenyalahgunaanWewenang.YangdimaksuddenganPenyalahgunaanwewenangmeliputimelampauiwewenang, mencampuradukkanwewenang dan bertindaksewenang-wenang. Melampauiwewenangadalahmelakukantindakan di luarwewenang yang telahditentukanberdasarkanperaturanperundang-undangantertentu. Mencampuradukkankewenangandimanaasastersebutmemberikanpetunjukbahwa “pejabatpemerintahataualatadministrasi negara tidakbolehbertindakatassesuatu yang bukanmerupakanwewenangnyaataumenjadiwewenangpejabatatau badan lain”. MenurutSjachranBasah “abusdedroit”(tindakansewenang-wenang),yaituperbuatanpejabatyangtidaksesuaidengantujuan di luarlingkunganketentuanperundang- undangan.Pendapatinimengandungpengertianbahwauntukmenilaiadatidaknyapenyalahgunaanwewenangdenganmelakukanpengujiandenganbagaiamanatujuandariwewenangtersebutdiberikan (asasspesialitas).

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 12 of 15

5. Bertindaksewenang-wenang juga dapatdiartikanmenggunakanwewenang (hak dan kekuasaanuntukbertindak) melebihiapa yang sepatutnyadilakukansehinggatindakandimaksudbertentangandenganketentuanPeraturanPerundang-Undangan. Penyalahgunaanwewenang juga telahdiaturdalamPasal 17 Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasiPemerintahan. SelainitudalamPasal 52 Undang- UndangNomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasiPemerintahandisebutkantentangsyaratsahnyasebuah Keputusan, yaknimeliputi :

• ditetapkanolehpejabatyangberwenang
• dibuatsesuaiprosedur;dan
• substansiyangsesuaidenganobjek Keputusan

Bahwasebagaimanatelah Para Pemohonuraikantersebutdiatas, bahwaPenetapan Para PemohonmenjadiTersangka oleh Termohon, dilakukandengantidakterpenuhinyaprosedurmenurutketentuanperaturan- perundangundangan yang berlaku.

6. SehinggaapabilasesuaidenganulasanParaPemohondalampermohonan a quo sebagaimanatersebutdiatasdiulaspanjanglebardalamalasanPermohonanPraperadilanini, dilakukantidakmenurutketentuanhukum yangberlaku,makaseyogyanyamenurutPasal56ayat(1)danayat(2)Undang-UndangNomor30Tahun2014tentangAdministrasiPemerintahanadalahsebagaiberikut :

• Keputusan yang tidakmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalampasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah;

• Keputusan yang tidakmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalampasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalataudapatdibatalkan.

BerdasarkansegalauraiandiatasmengenaisahatautidaknyasebuahKeuputusanapabiladihubungkandengantindakanhukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Para Pemohondenganmenetapkan Para PemohonsebagaiTersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, makaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo dapatmenjatuhkanputusanbahwasegala yang berhubungan

PRAPID PN  LAMPUNG II Page 13 of 15

denganpenetapanTersangka, penagkapan dan penahananterhadap Para Pemohondapatdinyatakanmerupakan Keputusan yang tidaksah dan dapatdibatalkanmenuruthukum, PemohonmemohonkepadaKetuaPengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur cqMajelis Hakim Pengadilan Negeri SukadanaKab. Lampung Timur yangmemeriksadanmengadiliperkaraaquo,berkenanmemutusdenganamarsebagaiberikut:

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkanpermohonan Para PemohonPraperadilanuntukseluruhnya.

1. MenyatakantidaksahtindakanTermohonReskrimPolresLampungTimur dalammenetapkan Para PemohonsebagaitersangkadengandugaanKekerasansebagaimanadimaksuddalamPasal 170 KUHP Subsider PengrusakansebagaimanadimaksuddalamPasal 406 KUHP.

1. Menyatakantidaksahsegalakeputusan dan/ataupenetapan yang dikeluarkanlebihlanjut oleh TermohonII .yang berkenaandenganpenetapanTersangkaatasdiri Para Pemohon.

1. MemerintahkankepadaTermohonuntukmenghentikanpenyidikanterhadapPara Pemohon.

1. MemulihkanhakParaPemohondalamkemampuan,kedudukandanharkatsertamartabatnya.Melalui TV, Media Online dan CetakselamaTigahariberturut- turut( 3 x 24 ) Jam.
2. Menyatakantermohon I Kurang seriusdalammelakukanpengawasanterhadapkinerjaternohon II.
3. MenghukumTermohon I dan II,membayarbiayaperkaramenurutketentuanhukum yangberlaku.

ApabilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).